NEWS
UU Perampasan Aset Resmi Berlaku, Warning Baru untuk Koruptor hingga Investor Bodong
apakabar.co.id, JAKARTA - Penantian panjang selama 18 tahun akhirnya tuntas. Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 resmi mengetok palu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini dapat membuka jalan bagi negara untuk menyita harta pelaku kejahatan ekonomi kelas kakap, mulai dari koruptor hingga bandar investasi dan saham bodong, tanpa menggugurkan ancaman hukuman pidana badan maupun pidana mati.
Persetujuan bersejarah tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, setelah Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan akhir penyusunan RUU tersebut.
"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan yang langsung dijawab serempak setuju oleh seluruh fraksi, disusul ketukan palu pengesahan.
Adapun tahap pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset sebelumnya telah dirampungkan pada Rabu (18/11/2026). Dalam rapat kerja bersama perwakilan pemerintah tersebut, Komisi III DPR RI sepakat meneruskan draf RUU itu ke rapat paripurna guna mendapatkan persetujuan tingkat akhir.
Dalam laporannya, Habiburokhman memaparkan bahwa Panitia Kerja (Panja) telah membahas secara maraton sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Selama proses penyusunan sejak September 2025 lalu, Komisi III DPR RI tercatat telah menggelar sebanyak 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat luas, pakar hukum, akademisi, hingga berbagai organisasi kemasyarakatan.
Sasar Investasi Bodong dan Tegaskan Ancaman Pidana Mati
Menurut Habiburokhman, setidaknya terdapat sepuluh pokok pembahasan krusial yang dirumuskan dalam beleid anyar tersebut. Salah satu poin paling mendasar adalah perluasan cakupan perampasan aset terhadap tindak pidana penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan sarana teknologi informasi dan menimbulkan kerugian massal di tengah masyarakat.
"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," ungkap Habiburokhman.
Selain itu, ia menegaskan bahwa berlakunya UU Perampasan Aset tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana badan bagi para pelaku kejahatan. Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya dipastikan tetap berlaku penuh, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih jauh, regulasi tersebut juga mengatur secara rinci tugas dan kewenangan pengelolaan aset hasil maupun terkait tindak pidana. Pengelolaan tersebut mandatnya diserahkan kepada badan yang berkompeten secara profesional dan akuntabel, mencakup seluruh rantai tata kelola mulai dari tahap penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Editor:
RAIKHUL AMAR
RAIKHUL AMAR