NEWS
Bursa Pengganti Wapres Dimulai: Prabowo Kumpulkan Elite Parpol, MPR Rapat Gabungan
apakabar.co.id, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Habiburokhman, membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para ketua umum partai politik (parpol) pada Jumat (13/11/2026) sore ini.
Pertemuan elite parpol tersebut digelar untuk membahas mekanisme dan figur pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan berhenti dari jabatannya.
Langkah konsolidasi politik nasional langsung bergulir cepat menyusul kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia. Habiburokhman mengungkapkan bahwa rencana pertemuan antara Kepala Negara dan para pimpinan partai politik tersebut telah disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sehari sebelumnya.
"Kemarin (Kamis, 12 November) kami ketemu Pak Prabowo di sana dan beliau juga menyampaikan besok (Jumat) saya ketemu ketua-ketua umum partai politik," kata Habiburokhman saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Di sisi lain, dari jalur lembaga legislatif, Habiburokhman menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI juga menggelar Rapat Gabungan pada Jumat siang ini tepat pukul 14.00 WIB guna menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden tersebut secara konstitusional.
Nantinya, berdasarkan hasil rapat kelembagaan tersebut, MPR RI akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden dalam kurun waktu paling lama 14 hari.
Dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden nantinya, MPR RI akan membentuk sebuah tim verifikasi yang beranggotakan sebanyak 34 anggota MPR RI guna memeriksa kelengkapan seluruh syarat administrasi maupun hukum, seiring dengan persiapan penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.
Pada forum Sidang Paripurna itulah nantinya akan dipilih sosok Wakil Presiden yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Habiburokhman menambahkan bahwa penentuan waktu pelaksanaan sidang puncak serta pelantikan nantinya akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pihak Istana agar selaras dengan agenda Kepala Negara.
"Idealnya kalau (Sidang Paripurna) pelantikan kan harus ada Presiden ya. Makanya juga akan disesuaikan dengan jadwal Pak Prabowo," ujarnya menjelaskan.
Penjelasan Konstitusional Menko Yusril Ihza Mahendra
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut memaparkan secara terperinci koridor konstitusional dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden tersebut. Yusril menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden ke MPR RI.
Dalam pernyataan persnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Yusril menjelaskan bahwa tahapan konstitusional ini diawali oleh langkah MPR RI yang mengadakan rapat untuk memutuskan sekaligus menyatakan secara resmi bahwa telah terjadi kevakuman pada jabatan Wakil Presiden.
Setelah pernyataan kevakuman ditetapkan, MPR RI selanjutnya akan melayangkan surat resmi kepada Presiden yang memberitahukan telah terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden, sekaligus meminta Presiden untuk segera mengajukan dua nama kandidat sebagai calon wakil presiden lengkap dengan segala persyaratannya, yang kemudian akan diverifikasi secara menyeluruh oleh tim dari MPR RI.
Editor:
RAIKHUL AMAR
RAIKHUL AMAR