NEWS
Dugaan Penyadapan Presiden: Irjen Pol Eko Hadi Santoso Resmi Dipecat Tidak Hormat
apakabar.co.id, JAKARTA - Majelis hakim sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Vonis pemecatan tersebut dijatuhkan atas keterlibatan Eko Hadi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
“Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH,” ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Dalam sidang tersebut, majelis hakim KKEP menilai bahwa Irjen Pol Eko Hadi Santoso terbukti melakukan tindakan tercela.
“Pada hasil sidang KKEP, maka didapatkan putusan sidang KKEP. Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, perilaku pelanggaran dinyatakan perbuatan tercela,” jelas Trunoyudo, dikutip dari Kompas.
Tidak terima dengan putusan pemecatan tersebut, Eko Hadi yang merupakan mantan Direktur Narkoba Bareskrim Polri langsung menyatakan banding.
Seret Empat Perwira Tinggi Polri
Diberitakan sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri sebagai tersangka atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Keempat tersangka tersebut meliputi eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta eks Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Tidak hanya menyadap Presiden Prabowo, keempat tersangka tersebut juga diketahui melakukan penyadapan terhadap pejabat negara, tokoh politik, awak media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal berlapis sesuai dengan peran masing-masing tersangka. Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun, sesuai dengan ketentuan yang disangkakan.
Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Diselidiki Terkait Dugaan Unsur Makar
Selain menyidik dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan laporan polisi tersendiri terkait dugaan tindak pidana makar. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan turut serta, melakukan tindak pidana secara bersama-sama, atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
Atas laporan tersebut, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan ada atau tidaknya unsur makar yang harus dibuktikan secara terpisah.
Dalam perkara yang sama sebelumnya, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution juga telah dijatuhi vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh sidang etik, meski yang bersangkutan turut mengajukan banding atas putusan tersebut.
Editor:
RAIKHUL AMAR
RAIKHUL AMAR