Menteri LH Temui Emil Salim, Bahas Gerakan Lingkungan Inklusif-Berkelanjutan

Emil Salim diketahui pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup periode 1978–1983 serta Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup periode 1983–1993.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Jumhur menegaskan bahwa pembangunan lingkungan ke depan harus mengedepankan kolaborasi yang luas dan pendekatan yang lebih manusiawi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, dalam satu gerakan bersama.

“Saya dinasehati dan kita semua dinasehati oleh Prof. Emil bahwa sentuhan kemanusiaan (human touch) dalam membangun lingkungan hidup di Indonesia sangat penting, apa pun posisi kita. Karena itu, semua kekuatan, terutama civil society, perlu dikolaborasikan dalam gerakan lingkungan. Gerakan ini tidak boleh hanya menjadi milik Kementerian Lingkungan Hidup, tetapi harus menjadi milik semua,” ujar Menteri Jumhur.

Ia juga menekankan bahwa pengelolaan lingkungan tidak dapat berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang selama ini berperan langsung menjaga lingkungan secara sukarela.

Sementara itu, Emil Salim menyampaikan pentingnya perubahan cara pandang dalam melihat hubungan manusia dan lingkungan, khususnya dalam memahami sampah sebagai bagian dari siklus kehidupan.

“Alam ini bersifat siklus, begitu pula sampah sehingga bisa didaur ulang. Kita harus membangun pola bahwa resource menjadi produk, produk menjadi sampah, lalu sampah kembali menjadi resource untuk produk berikutnya. Jangan melihat sampah sebagai buangan, tetapi sebagai sumber kehidupan yang dapat bermanfaat bagi manusia,” jelas Emil Salim.

Ia juga mengingatkan bahwa alam bekerja dalam suatu siklus yang harus dijaga keseimbangannya agar tetap berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi kehidupan.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kesinambungan pemikiran lintas generasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di tengah tantangan perubahan iklim, pengelolaan sampah, dan degradasi lingkungan yang semakin kompleks, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis kebijakan dan teknologi, tetapi juga nilai, etika, serta kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa.

KLH/BPLH menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi pengelolaan lingkungan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga siklus alam.