Desakan Selamatkan Bentang Alam Seblat Menguat, Pascakematian Gajah dan Harimau

Lingkar Inisiatif Indonesia mendesak pemerintah segera mengambil langkah nyata agar konflik antara manusia dan satwa liar tidak terus berulang dan menimbulkan korban baru.

Ketua Lingkar Inisiatif Indonesia, Iswadi, mengungkapkan pemerintah perlu menaikkan status Bentang Alam Seblat menjadi suaka margasatwa untuk menutup ruang kerusakan habitat yang semakin masif akibat aktivitas manusia dan korporasi.

"Tanpa tindakan nyata dan cepat, ancaman kematian satwa dan konflik dengan manusia akan terus meningkat," kata Iswadi di Bengkulu, Rabu (6/5).

Bentang Alam Seblat diketahui membentang dari Sungai Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara hingga Air Majunto di Kabupaten Mukomuko dengan total luas mencapai 80.978 hektare.

Namun, kondisi kawasan tersebut saat ini disebut semakin memprihatinkan. Iswadi menyebut sekitar 61,5 persen kawasan Bentang Alam Seblat telah kehilangan tutupan hutan.

Padahal, kawasan itu merupakan habitat penting bagi gajah Sumatera dan harimau Sumatera yang tersisa di Provinsi Bengkulu.

Menurut Iswadi, hilangnya tutupan hutan diduga kuat dipicu banyaknya izin korporasi yang membebani kawasan hutan. Selain itu, munculnya perkebunan warga juga disebut sebagai dampak buruk tata kelola perusahaan pemegang konsesi.

Akibat kerusakan habitat itu, satwa liar kini terdesak dan tersebar di kantong-kantong hutan kecil. Sebagian lainnya bahkan terjebak di tengah perkebunan sawit maupun area konsesi kayu.

"Baik harimau maupun gajah kini tersebar di hutan-hutan kecil dan beberapa lagi terkepung di perkebunan sawit atau konsesi kayu. Itu mengapa interaksi negatif antara manusia dan satwa sering terjadi," ujar Iswadi.

Selain meminta peningkatan status kawasan menjadi suaka margasatwa, Lingkar Inisiatif Indonesia juga mendesak pemerintah mencabut izin perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan hutan di Bentang Alam Seblat.

Dua perusahaan yang disorot adalah PT Bentara Arga Timber (BAT) dan PT Anugerah Pratama Inspirasi (API).

Iswadi menilai kedua perusahaan tersebut gagal menjaga kawasan konsesi mereka sehingga menyebabkan kerusakan hutan dalam skala besar.

Berdasarkan data Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), PT API memiliki luas konsesi mencapai 41.988 hektare. Namun, lebih dari 14 ribu hektare di antaranya disebut telah mengalami kerusakan.

Sementara PT BAT memiliki luas konsesi lebih dari 22 ribu hektare dengan kerusakan kawasan mencapai lebih dari 6.800 hektare.

"Menteri Kehutanan harus mencabut izin dua perusahaan ini karena mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan. Korban satwa langka akan terus bertambah jika ini dibiarkan," terang Iswadi.

Kerusakan habitat di Bentang Alam Seblat selama beberapa tahun terakhir memang kerap dikaitkan dengan meningkatnya konflik satwa liar dengan warga. Gajah masuk ke kebun masyarakat, sementara harimau mulai muncul di sekitar permukiman.

Dalam kesempatan itu, Iswadi juga meminta aparat mengusut tuntas kasus kematian dua gajah Sumatera dan seekor harimau jantan yang ditemukan pada akhir April 2026.

Ia menduga kematian harimau Sumatera tersebut tidak terjadi secara alami. Dugaan itu muncul setelah adanya laporan harimau yang beberapa kali terlihat berkeliaran di Desa Bukit Makmur, Kabupaten Mukomuko, sekitar satu bulan sebelum ditemukan mati.

Menurutnya, warga juga sempat kehilangan seekor sapi yang diduga dimangsa harimau tersebut.

Namun, keberadaan satwa langka itu disebut tidak pernah dilaporkan secara resmi kepada pihak terkait.

"Asumsi kami, kematian harimau ini memang disengaja kalau melihat kronologisnya. Ini yang kami sesalkan," ujar Iswadi.

Ia meminta hasil pemeriksaan terhadap kematian gajah dan harimau segera diumumkan kepada publik agar penyebab kematian satwa dilindungi itu menjadi terang.

Selain itu, ia menegaskan harus ada pihak yang bertanggung jawab jika ditemukan unsur kesengajaan dalam kematian satwa langka tersebut.

"Harus ada yang bertanggung jawab,” pungkas Iswadi