Tapin Perkuat Pengaman Hukum Proyek Strategis 2025

apakabar.co.id, TAPIN - Pemerintah Kabupaten Tapin, memperkuat pengamanan hukum pelaksanaan proyek strategis daerah tahun anggaran 2025 guna meminimalkan potensi pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Wakil Bupati Tapin Juanda mengatakan, upaya tersebut dilakukan melalui penyuluhan dan penerangan hukum pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Kejaksaan Negeri Tapin sebagai bentuk pendampingan preventif bagi aparatur pemerintah daerah.

“Pendampingan ini penting agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan aman, tertib, dan akuntabel, khususnya pada paket-paket proyek strategis,” ujarnya, Kamis (22/1/2026). 

Menurut Juanda, pemahaman aspek hukum pengadaan menjadi kunci guna memastikan seluruh tahapan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta terhindar dari risiko permasalahan hukum di kemudian hari.

"materi pencegahan korupsi yang disampaikan Kejaksaan Negeri Tapin memberikan rambu-rambu konkret bagi pelaku pengadaan dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas," kata Juanda.

Seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan, ucap Juanda, mulai dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan hingga pejabat pengadaan, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Selain peningkatan pemahaman hukum, Pemkab Tapin juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan, terutama pada proyek strategis daerah," ungkapnya.

Ia menambahkan, monitoring dan evaluasi itu guna memastikan kegiatan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.