ADVERTORIAL

Tapin Perkuat Tata Kelola Aset Lewat Evaluasi Tukar-Menukar dan Sewa ATM

Bupati Tapin Yamani berfoto bersama dengan Nara sumber dan Jajaran Pemkab Tapin. Foto: ist
Bupati Tapin Yamani berfoto bersama dengan Nara sumber dan Jajaran Pemkab Tapin. Foto: ist
apakabar.co.id, TAPIN — Pemerintah Kabupaten Tapin mengambil langkah strategis untuk memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah (BMD). Fokus utama penguatan ini mencakup evaluasi hasil penilaian aset yang akan ditukar dengan pihak swasta serta penetapan tarif sewa lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Langkah tersebut dibahas dalam kegiatan ekspose hasil penilaian BMD dan objek barang pengganti, serta penetapan sewa ATM yang dibuka secara resmi oleh Bupati Tapin, Yamani, pada Kamis (29/10/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tapin Juanda, Sekretaris Daerah Unda Absori, serta jajaran pejabat Pemkab Tapin.

Dalam arahannya, Bupati Yamani menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan kemanfaatan bagi masyarakat harus menjadi landasan utama dalam pengelolaan aset daerah. Ia juga menekankan pentingnya objektivitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

"Objek barang milik daerah yang dilepaskan dan barang pengganti yang diterima harus dinilai secara independen, objektif, dan profesional. Nilai barang pengganti tidak boleh lebih rendah dari nilai aset yang dilepaskan serta harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik," ujar Yamani.


Yamani menambahkan bahwa proses tukar-menukar aset bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen strategis untuk menata ulang aset dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mencermati secara teliti hasil kajian yang disampaikan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Zulkarnain dan Rekan agar menjadi dasar pengambilan keputusan yang akurat.

Selain membahas tukar-menukar aset, Pemkab Tapin juga mengevaluasi tarif sewa lahan atau ruang untuk penempatan ATM di fasilitas milik pemerintah.

Kebijakan ini dinilai memiliki dampak ganda, yakni mempermudah akses layanan perbankan bagi masyarakat sekaligus mendongkrak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Yamani mengingatkan agar penetapan tarif sewa didasarkan pada hasil penilaian yang wajar dan adil sehingga menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dengan mitra perbankan.

Kepala BKAD Tapin, Haris Fadilah, menjelaskan bahwa seluruh proses penilaian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Regulasi tersebut memastikan bahwa setiap tahapan pemanfaatan dan pemindahtanganan aset memiliki landasan hukum serta teknis yang kuat.

Melalui langkah transparansi dan penguatan administrasi ini, Pemkab Tapin berharap pengelolaan aset ke depan tidak hanya semakin tertib secara hukum dan administratif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap peningkatan pelayanan publik dan perekonomian daerah.