ADVERTORIAL

Satgas MBG Tapin Inspeksi Dapur SPPG

Wakil Bupati Tapin Juanda selaku Satgas MBG Tapin memimpin Rapat Koordinasi persiapan insfeksi di 16 SPPG Beroperasi wilayah Tapin. Foto : ist
Wakil Bupati Tapin Juanda selaku Satgas MBG Tapin memimpin Rapat Koordinasi persiapan insfeksi di 16 SPPG Beroperasi wilayah Tapin. Foto : ist
apakabar.co.id, TAPIN - Pemerintah Kabupaten Tapin mulai memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui Satuan Tugas (Satgas) MBG, pemerintah daerah akan melakukan inspeksi terhadap 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di wilayah Kabupaten Tapin.

Persiapan inspeksi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Satgas MBG Kabupaten Tapin, Senin (9/11/2026). Berlangsung di Aula Bappelitbang Tapin.

Rapat dipimpin Wakil Bupati Tapin Juanda didampingi dihadiri Sekretaris Daerah Tapin Unda Absori dan Kepala Bappelitbang Tapin Meidy Haris Prayoga beserta jajaran terkait.


Inspeksi dijadwalkan berlangsung mulai 10 hingga 17 November 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan setiap SPPG memenuhi standar kelayakan operasional sebagaimana ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Wakil Bupati Tapin H Juanda mengatakan, inspeksi menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan. Tidak hanya memastikan dapur beroperasi, pemeriksaan juga diarahkan untuk melihat kesiapan fasilitas, kelengkapan administrasi, serta aspek keamanan pangan.

Menurut dia, pengawasan langsung diperlukan agar pelayanan makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya para penerima manfaat, dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Sebanyak 16 SPPG yang menjadi sasaran pemeriksaan tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Tapin. Dua kecamatan yang belum memiliki SPPG beroperasi adalah Hatungun dan Piani. Dari jumlah tersebut, 14 SPPG telah beroperasi sejak 2025.


Ke-14 indikator tersebut meliputi legalitas dokumen, keberadaan kepala SPPG, tenaga juru masak atau chef, sumber air minum dan air masak, rantai dingin berupa chiller dan freezer, kompor, sanitasi dasar, alat pemadam api ringan (APAR), label kemasan ompreng, jenis dan luasan SPPG, gudang kering dan basah, serta video alur produksi dan CCTV pengawasan dapur.

Aspek keamanan pangan mendapat porsi penilaian terbesar, yakni 65 persen. Sementara legalitas dan sumber daya manusia memiliki bobot 23 persen, serta aspek lahan dan keselamatan kerja sebesar 12 persen.

Hasil penilaian nantinya dikelompokkan menjadi tiga kategori. Kategori A dengan nilai 100 persen dinyatakan layak dilanjutkan, kategori B dengan nilai 50 persen hingga kurang dari 100 persen dinyatakan layak dilanjutkan dengan perbaikan, sedangkan kategori C dengan nilai di bawah 50 persen dinyatakan tidak layak dilanjutkan.

Pelaksanaan pemeriksaan melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, camat, dan puskesmas. Pemeriksaan juga melibatkan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarbaru, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Tapin, serta kepala SPPG.

Petugas akan melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi sekaligus mendokumentasikan kondisi fasilitas dan kelengkapan administrasi. Hasilnya kemudian menjadi dasar penyusunan rekomendasi Satgas MBG kepada BGN terkait kelayakan operasional masing-masing SPPG.

Dengan pengawasan yang terukur dan koordinasi lintas instansi, pemerintah daerah berharap penyelenggaraan program ini semakin terjamin kualitas, keamanan, dan keberlanjutannya.