OPINI
Menakar Dolar dan Pariwisata Kita
Oleh: Rioberto Sidauruk*
Dampak berkepanjangan dari krisis energi global akibat ketegangan menahun di Timur Tengah kini telah mencapai titik jenuh yang melelahkan bagi pasar keuangan.
Kondisi tersebut memaksa bank sentral Amerika Serikat mempertahankan suku bunga tinggi dalam jangka waktu lama, yang secara konsisten bertindak bak magnet raksasa menyedot modal keluar dari negara berkembang.
Likuiditas global yang terus mengering ini akhirnya merembet langsung ke Jakarta, memaksa nilai tukar rupiah tertekan hebat menyentuh level psikologis Rp18.000 per dolar. Gejolak moneter struktural tersebut nyatanya menimpa seluruh dunia, mulai dari tumbangnya Yen Jepang hingga tiarapnya Euro.
Di tengah kepungan badai yang disebut Super Dollar ini, muncul sebuah anomali besar di sektor pariwisata Indonesia yang gagal memanfaatkan momentum emas dari tingginya kurs dolar dunia untuk meraup devisa secara optimal.
Secara teori ekonomi makro, ketika nilai dolar melonjak tajam terhadap mata uang domestik, biaya berlibur di Indonesia bagi turis asing menjadi jauh lebih murah. Logika pasar seharusnya mencatat adanya ledakan belanja dan perpanjangan masa liburan dari para wisatawan mancanegara karena daya beli mereka meningkat berkali-kali lipat di dalam negeri.
Namun, situasi psikologis pasar yang makin goyah justru menyajikan realitas sebaliknya di tingkat akar rumput, di mana penurunan daya beli masyarakat lokal akibat inflasi barang impor justru diperparah oleh penurunan kualitas belanja turis asing.
Ironi ini menjadi alarm bahaya utama karena seluruh mesin pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata nasional otomatis akan ikut terkunci ke dalam pusaran stagnasi yang mematikan jika kita terus-menerus gagal mengonversi penguatan dolar menjadi keuntungan nyata bagi kas negara.
Data Passenger Exit Survey yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara gamblang menelanjangi anomali ini melalui statistik pengeluaran rata-rata turis asing yang terus melorot tajam sejak 2021 hingga 2025. Tercatat pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran wisman masih berada di angka 3.097 dolar AS, namun kemudian terjun bebas menjadi 1.448 dolar AS pada tahun 2022, melorot lagi ke 1.391,85 dolar AS pada tahun 2024.
Hingga laporan kuartal III-2025 yang dipublikasikan BPS, jumlah pengeluaran rata-rata wisman kembali merosot ke level 1.297,31 dolar AS, dibarengi dengan penyusutan rata-rata lama tinggal dari 9,88 hari menjadi hanya 7,60 hari.
Lembar data resmi ini membuktikan bahwa jargon pariwisata berkualitas yang gencar dikhotbahkan oleh pengambil kebijakan dari era Sandiaga Uno hingga Widiyanti Putri Wardhana baru sebatas narasi di atas kertas.
Solusi Konkret Destinasi
Ketidakmampuan kita mencetak pariwisata berkualitas diperparah oleh rapuhnya postur keuangan internal Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Disitat dari berita Rapat Kerja Kemenpar bersama Komisi VII DPR RI pada Juni 2026, pagu anggaran kementerian untuk tahun berjalan hanya sebesar Rp1,43 triliun.
Angka yang tergolong mini ini pun didistribusikan secara tidak berimbang. Kritik keras porsi anggaran yang timpang ini karena hanya menumpuk gemuk pada dua sektor, yaitu Deputi Bidang Pemasaran sebesar Rp200 miliar dan Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (events) sebesar Rp138 miliar.
Akibatnya, deputi lain yang bertugas membangun infrastruktur, tata kelola, dan kapasitas destinasi di daerah, kehabisan ruang fiskal bahkan sebelum pertengahan tahun berjalan.
Konsep pariwisata berkualitas selama ini sering kali dijadikan tameng argumen para birokrat untuk bersembunyi dari kenyataan bahwa Indonesia kalah saing dari Malaysia, Thailand, atau Vietnam dalam hal volume kunjungan.
Saat dikritik mengenai jomplangnya jumlah turis, pemerintah dengan mudah berdalih bahwa kita tidak mengejar kuantitas melainkan kualitas.
Namun, bagaimana kualitas bisa tercipta jika anggaran Kemenpar habis hanya untuk promosi dan acara seremonial, sementara penataan destinasi riil di lapangan tidak memiliki dana? Akibatnya, ketimpangan ekstrem terus terjadi di mana Bali sukses meraup 7,05 juta kunjungan, sedangkan Sumatera Utara hanya mencatat 292.481 kunjungan dan Sulawesi Utara terdampar di angka 61.495 kunjungan.
Maka, langkah pertama yang harus diambil secara nyata oleh Kemenpar untuk anggaran tahun 2027 adalah meredistribusi belanja secara adil dan proporsional antar-ke-deputian. Anggaran tidak boleh hanya habis untuk jualan (marketing), melainkan harus dialokasikan secara kuat pada deputi yang mengurus kesiapan destinasi dan daya dukung lingkungan.
Kolaborasi antar-destinasi harus diwujudkan melalui paket wisata bundling terintegrasi, misalnya menyatukan wisata budaya Yogyakarta dengan ekoturisme di Lombok dalam satu tiket perjalanan yang efisien. Melalui kepastian infrastruktur fisik dan tata kelola destinasi yang merata di luar Bali, turis asing akan memiliki alasan logis untuk memperpanjang masa tinggal mereka dan membelanjakan dolar mereka secara sehat pada sektor riil di berbagai daerah.
Mandiri Tanpa Gimmick
Sikap pasif dan ketimpangan dalam mengoptimalkan potensi pariwisata sesungguhnya mencerminkan pola yang sama dengan rapuhnya komitmen berbagai aliansi internasional, seperti BRICS dan ASEAN, dalam membangun jaring pengaman bersama.
Indonesia yang telah merapat ke blok BRICS dan aktif di ASEAN sering kali terjebak dalam harapan semu akan adanya solidaritas ekonomi dari negara-negara mitra dagangnya. Padahal, instrumen keuangan regional seperti Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) terbukti mandek menjadi macan kertas saat rupiah digempur oleh kedigdayaan dolar AS.
Kenyataan ini membuktikan bahwa di dalam panggung global yang egois, setiap bangsa dipastikan akan mengamankan rumah tangganya sendiri terlebih dahulu sebelum mengulurkan tangan bantuan kepada negara lain.
Kondisi pelik tersebut menuntut kita untuk merefleksikan kembali doktrin realisme politik yang sempat ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya, bahwa tidak ada bangsa lain yang akan menolong kita karena setiap bangsa harus menolong dirinya sendiri.
Jika pemerintah terus bertahan di berbagai blok multilateral hanya dengan mentalitas pasif menanti keajaiban ekonomi atau bantuan likuiditas internasional, maka kemitraan besar tersebut tidak lebih dari sekadar gimmick diplomatik yang mahal.
Relevansi dari aliansi non-Barat ataupun komunitas regional sepenuhnya bergantung pada seberapa agresif Indonesia memanfaatkan jaringan tersebut sebagai alat taktis untuk memperkuat struktur industri dalam negeri, melakukan substitusi impor, dan memformalkan transaksi mata uang lokal tanpa ketergantungan pada mata uang asing.
Pada akhirnya, tren penurunan pengeluaran wisatawan mancanegara di tengah melesatnya nilai tukar dolar harus dipandang sebagai alarm keras bagi kedaulatan ekonomi nasional. Kita tidak bisa lagi berlindung di balik slogan pariwisata berkualitas jika postur anggaran internal kementerian masih timpang, serta infrastruktur di tingkat lokal dibiarkan berjalan tanpa arah.
Membangun kemandirian ekonomi dari sektor pariwisata bukan lagi sebuah pilihan politik yang abstrak, melainkan instruksi kerja yang nyata untuk segera diselesaikan di lapangan.
Multipolaritas dan kemakmuran sejati hanya akan terwujud ketika kita berani berbenah secara mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri, sebelum seluruh potensi devisa negara habis tergilas oleh ketidakpastian global dan agresivitas para pesaing regional.
*) Pemerhati Industri Strategis
Oleh 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY