NEWS

Kompolnas Ingatkan Polri Transparan dalam Penanganan Kasus Penyadapan

Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) menginspeksi pasukan dalam upacara HUT ke-79 Bhayangkara di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (1/7/2025). Foto: ANTARA
Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) menginspeksi pasukan dalam upacara HUT ke-79 Bhayangkara di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Selasa (1/7/2025). Foto: ANTARA
apakabar.co.id, JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengingatkan guna mencegah munculnya isu liar di kalangan masyarakat, maka Polri perlu transparan dalam menangani kasus dugaan penyadapan ilegal yang dialami Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.

Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam menerangkan hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan secara berkala. Baik tahapan maupun substansi, sehingga isu tersebut menjadi isu penegakan hukum seperti yang dikelaskan oleh kepolisian.

“Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik. Publik punya harapan besar kepada rekan-rekan Mabes Polri yang menjalankan penanganan kasus itu, khususnya mereka yang merasa sebagai target penyadapan,” katanya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Anam, publik memiliki kepentingan besar terkait peristiwa penyadapan itu mengingat beberapa pihak yang disadap juga merupakan tokoh publik.

Dia berharap kepolisian dapat memberikan penjelasan secara berkala sehingga kasus penyadapan itu tidak dikaitkan dengan isu-isu lain.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.
Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Perbuatan itu dilakukan pada 2025-2026.

Penyadapan tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum.

Selain itu, para tersangka juga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.