EKBIS
Paradoks Pertumbuhan Ekonomi: PHK Meledak, Jurang Kemiskinan Melebar
apakabar.co.id JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen tak selaras dengan ketimpangan yang terjadi di tingkat mikro, sektor riil, dan ketenagakerjaan. Karena itu, capaian tersebut tak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kelas bawah maupun pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Direktur INDEF Eko Listiyanto menerangkan anomali yang cukup mengkhawatirkan terlihat jelas pada kinerja sektor perdagangan nasional. Meskipun sektor ini mampu membukukan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 6,39 persen, sektor perdagangan justru mencatatkan angka penurunan jumlah tenaga kerja paling besar di antara sektor lainnya, yakni mengalami pengurangan pekerja hingga sebanyak 128 ribu orang.
"Kualitas ketenagakerjaan secara keseluruhan di dalam negeri juga dinilai masih amat rentan, mengingat proporsi masyarakat yang bekerja di sektor informal masih sangat dominan dengan persentase mencapai 59,30 persen atau setara dengan 87,88 juta jiwa," katanya dalam diskusi publik bertajuk "Di Balik Pertumbuhan 5,29%: Kuat di Angka, Rapuh di Fondasi?" dipantau daring di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
https://apakabar.co.id/ekbis/kualitas-pertumbuhan-ekonomi-q2-2026-mencemaskan-indef-terlalu-ketergantungan-apbn/
Di samping persoalan ketenagakerjaan, kondisi kesejahteraan sosial masyarakat di daerah perdesaan juga memperlihatkan indikator yang semakin memprihatinkan. Walaupun secara kuantitas persentase penduduk miskin di desa tercatat mengalami penurunan tipis, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di perdesaan justru tercatat memburuk.
Masyarakat miskin desa yang belum terentaskan kini berada dalam posisi yang kian terpuruk jauh di bawah Garis Kemiskinan, terutama disebabkan oleh tingginya kontribusi komoditas bahan pangan pokok yang mencapai angka 74,70 persen terhadap pembentukan Garis Kemiskinan.
Kondisi tertekan pada masyarakat ini semakin diperberat oleh lambatnya daya serap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang baru terealisasi sebesar 37,72 persen dari total pagu Rp268 triliun. Lambatnya realisasi ini membuat program tersebut belum mampu memberikan efek pengganda yang signifikan bagi UMKM sektor kuliner dan akomodasi.
Ditambah lagi, kata Eko, semakin pesatnya pertumbuhan perdagangan elektronik (e-commerce) belum terbukti bersifat inklusif karena manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh para penjual berskala besar. Karena itu, INDEF mendorong pemerintah untuk segera memprioritaskan agenda stabilisasi harga pangan serta menyiapkan program pelatihan ulang (reskilling) bagi para pekerja ritel konvensional.
"Masyarakat miskin di desa yang belum terentaskan hidupnya semakin jauh terperosok di bawah Garis Kemiskinan dan ketimpangan semakin melebar," pungkasnya.
Institute 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY