ADVERTORIAL

Pemkab Tapin Berencana Tanggung Biaya Kesehatan Di Luar BPJS

Wakil Bupati Tapin Juanda (tengah) saat melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Jumat (09/10/2026). Foto : ist
Wakil Bupati Tapin Juanda (tengah) saat melakukan kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Jumat (09/10/2026). Foto : ist
apakabar.co.id, TAPIN - Pemerintah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, berkonsultasi dengan Kemendagri guna mengkaji skema pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak dapat ditanggung melalui BPJS Kesehatan.

Wakil Bupati Tapin Juanda mengatakan, konsultasi bertujuan memperoleh kepastian mengenai dasar hukum, kewenangan pemerintah daerah, dan mekanisme penganggaran untuk membantu masyarakat yang menghadapi kendala biaya pelayanan kesehatan.

"Kami ingin memastikan kebijakan yang disiapkan pemerintah daerah memiliki dasar regulasi yang jelas dan mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan," kata Juanda, Jumat (9/10/2026). 

Menurut Juanda, pemerintah daerah perlu memperoleh arahan agar dukungan pembiayaan kesehatan dapat diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria, terutama ketika menghadapi kebutuhan layanan tertentu yang tidak tercakup dalam jaminan BPJS Kesehatan.


Pembahasan bersama Kemendagri ini meliputi kewenangan pemerintah daerah dalam membiayai layanan tersebut, sumber pendanaan, serta mekanisme penganggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Pemkab Tapin juga meminta penjelasan mengenai bentuk bantuan yang dapat diberikan, persyaratan penerima, mekanisme penyaluran, hingga tata cara pertanggungjawaban dan pengawasan penggunaan anggaran," ujarnya.

Juanda menyebutkan, kebijakan itu perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaannya tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

"Yang tidak kalah penting adalah memastikan pengelolaan anggaran tetap tertib, transparan, dan akuntabel serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ucapnya. 

Hasil konsultasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemkab Tapin untuk menyusun atau menyempurnakan kebijakan bantuan pembiayaan kesehatan, termasuk menentukan mekanisme yang dapat diterapkan sesuai kondisi daerah.

Juanda berharap, tersedia skema bantuan yang memberikan kepastian bagi masyarakat yang mengalami kesulitan membiayai layanan kesehatan di luar cakupan BPJS Kesehatan.

"Dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan tata kelola anggaran," tambahnya.