ADVERTORIAL
Bupati Yamani: Pengelolaan Keuangan Desa di Tapin Harus Transparan dan Akuntabel
apakabar.co.id, TAPIN - Bupati Tapin Yamani menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel untuk memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati saat membuka Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di bertempat Aula Tamasa Kantor Bupati Tapin, Kamis (22/10).
Workshop mendatangkan langsung BPKP Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Negeri Tapin. Mengusung tema Tata Kelola Keuangan Desa yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pembangunan masyarakat desa.
https://apakabar.co.id/advertorial/bupati-yamani-salurankan-bts-rp1-7-miliar-tekan-inflasi-di-tapin/
Dikatakan Bupati Yamani bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Karena itu, kemajuan Kabupaten Tapin sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengelola anggaran dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Setiap anggaran desa merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia mengatakan, tata kelola keuangan desa harus dilakukan secara cermat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Seluruh proses tersebut perlu mengikuti ketentuan yang berlaku agar penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan.
Yamani juga meminta kepala desa beserta perangkatnya memahami regulasi pengelolaan keuangan desa. Perencanaan program harus didasarkan pada kebutuhan warga dan prioritas pembangunan, bukan sekadar memenuhi administrasi.
Menurut dia, kesalahan administrasi dapat menghambat pelaksanaan pembangunan, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Oleh sebab itu, aparatur desa perlu meningkatkan kompetensi dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas.
Melalui workshop ini saya berharap kepada para peserta dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan berdiskusi dengan narasumber, terutama mengenai akuntabilitas, penyaluran dana desa, pertanggungjawaban, serta pengawasan pengelolaan keuangan desa.
Ia bilang hasil workshop tidak boleh berhenti sebagai pengetahuan semata, tetapi harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan perangkat daerah terkait juga perlu diperkuat, termasuk dalam menentukan prioritas pembangunan.
Dengan tata kelola keuangan yang baik, kita berharap desa-desa di Kabupaten Tapin semakin mandiri, mampu mengembangkan potensi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Tapin berharap peningkatan kapasitas aparatur desa melalui kegiatan tersebut dapat memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan memastikan pembangunan berjalan lebih terarah, transparan, serta memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Editor:
TIM ADVERTORIAL
TIM ADVERTORIAL
