Inabuyer 2026 Siap Digelar, Perluas Akses UMKM ke Rantai Pasok Nasional

Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat peran UMKM dalam rantai pasok nasional melalui pertemuan langsung dengan pembeli dari pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvi Moraza mengatakan Inabuyer bertujuan mendorong UMKM masuk ke ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

 Hal tersebut sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan produk UMKM-koperasi.

Helvi juga menyebut UMKM perlu diperkuat agar bisa masuk rantai pasok BUMN dan usaha besar, serta meningkatkan kualitas, daya saing, dan kapasitas usaha.

“(Juga masuk) rantai pasok BUMN dan usaha besar serta memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas produk, daya saing dan kapasitas usahanya,” ujar Helvi saat konferensi pers di Gedung SMESCO, Jakarta, (15/5/2026).

Ia menyoroti masih rendahnya keterlibatan UMKM Indonesia di pasar global yang baru mencapai 4,1 persen. Angka tersebut tertinggal jauh dibanding Vietnam yang mencapai 20 persen dan Malaysia sebesar 46,2 persen.

Selain itu, ia menyebut data World Bank menunjukkan kemudahan berusaha Indonesia masih berada di peringkat 73 dari 190 negara.

“Memperlihatkan masih banyak ruang untuk perbaikan dalam regulasi dan iklim usaha,” katanya.

Menurut Helvi, kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya penguatan ekosistem seperti Inabuyer untuk memperluas akses pasar UMKM.

Ia menegaskan kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk membangkitkan produk lokal dan memperkuat kemitraan lintas sektor.

“Kolaborasi ini diharapkan memperkuat UMKM rantai pasok dan penggunaan produk dalam negeri, sehingga meningkatkan pemerataan ekonomi, kesejahteraan dan daya saing nasional melalui acara Inabuyer,” ucapnya.

Dari sisi pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyebut belanja pemerintah memiliki peran penting dalam membuka akses pasar bagi UMKM.

LKPP mencatat potensi belanja pemerintah pada 2026 mencapai Rp814 triliun. Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp356 triliun dialokasikan untuk UMKM. Dana itu antara lain mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, dan Sekolah Rakyat.

“Dan juga lebih dari Rp356 triliun dari pasar belanja pemerintah diperuntukkan bagi UMKM. Peluang yang besar tentunya bagi UMKM, kalau tadi tujuan Inabuyer adalah mempertemukan antara supplier dan kemudian buyer, ya,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Muhammad Aris Supriyanto.

Sementara itu, Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo Iduansjah menilai sektor ritel dan konsumsi menjadi penggerak utama ekonomi domestik. Ia menargetkan nilai transaksi Inabuyer 2026 naik sekitar 5–10 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Ya (transaksi Inabuyer B2B2G Expo 2025) kan, Rp2,1 (triliunan), kemarin saya diskusi kira-kira naik mungkin 5–10 persen,” ungkapnya.

Budihardjo juga berharap Inabuyer menjadi platform yang tidak hanya mempertemukan buyer dan seller.

“Artinya, kami tidak hanya bicara mempertemukan buyer dan seller, tetapi membangun ekosistem perdagangan dalam negeri yang kuat,” ujarnya.

Pada penyelenggaraan sebelumnya, Inabuyer B2B2G Expo mencatat potensi kerja sama Rp1,58 triliun dengan realisasi transaksi lebih dari Rp2,5 triliun.