Hari Bumi 2026: Bayang-Bayang Militerisme SDA dan Lonjakan Deforestasi Indonesia

apakabar.co.id, JAKARTA - Di sejumlah kota, peringatan Hari Bumi 2026 diisi dengan penanaman pohon, diskusi lingkungan, hingga kampanye pengurangan sampah. Spanduk hijau terbentang, pesan menjaga bumi digaungkan. Namun di balik suasana itu, ada kegelisahan yang tak banyak terlihat di permukaan.

Sejumlah kalangan masyarakat sipil menilai arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia justru bergerak ke arah yang mengkhawatirkan. Menguatnya militerisme dan terus bertahannya model ekonomi ekstraktif dinilai menjadi kombinasi yang berisiko bagi keberlanjutan lingkungan.

Firdaus Cahyadi, Ketua ICJL Foundation sekaligus pakar transisi energi dan ekologi politik dari TIFA Foundation, melihat adanya perubahan pendekatan dalam tata kelola SDA. Salah satu indikatornya adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) di sektor ini, yang dinilai menarik isu sumber daya alam ke dalam kerangka pertahanan atau sekuritisasi.

"Ketika SDA masuk ke ranah pertahanan, pendekatannya berubah. Bukan lagi dialog, tapi komando," ujar Firdaus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/4).

Dalam pandangannya, sekuritisasi SDA berpotensi mempersempit ruang partisipasi publik. Masyarakat lokal dan masyarakat adat, yang selama ini hidup dan bergantung pada wilayah kelola, bisa terpinggirkan bahkan sejak tahap awal perencanaan.

Pendekatan keamanan juga dinilai membawa konsekuensi lain. Kritik atau penolakan masyarakat terhadap proyek pembangunan berisiko dihadapi dengan respons yang lebih keras.

"Ini yang perlu diwaspadai. Ketika ruang dialog mengecil, potensi konflik di lapangan justru bisa membesar," katanya.

Di sisi lain, arah pembangunan nasional disebut masih bertumpu pada ekonomi ekstraktif, yakni pemanfaatan sumber daya alam secara besar-besaran untuk mengejar target seperti swasembada energi dan pangan.

Model ini memang kerap dipandang sebagai jalan cepat mendorong pertumbuhan. Namun, tekanan terhadap lingkungan pun meningkat.

Laporan Auriga Nusantara tahun 2026 mencatat deforestasi Indonesia melonjak 66 persen pada 2025, dengan total kehilangan hutan mencapai 433.751 hektare. Angka ini menjadi indikator bahwa laju eksploitasi sumber daya alam masih tinggi.

"Lonjakan tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan kita masih sangat bergantung pada ekstraksi sumber daya," ujar Firdaus.

Sebagian pihak berpendapat keterlibatan pendekatan keamanan diperlukan untuk menjaga aset strategis negara serta mempercepat pelaksanaan kebijakan. Namun, tanpa transparansi dan pelibatan publik, pendekatan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama bagi masyarakat di sekitar wilayah proyek.

Dalam momentum Hari Bumi 2026, masyarakat sipil mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pengelolaan SDA.

Ada tiga catatan utama yang disampaikan. Pertama, menghentikan kecenderungan militerisme dalam pengelolaan SDA dan mengembalikan mandat kepada institusi sipil yang transparan dan akuntabel.

Kedua, mengedepankan dialog dengan masyarakat adat dan lokal sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, mengevaluasi kebijakan ekonomi ekstraktif yang dinilai berkontribusi terhadap deforestasi dan kerusakan lingkungan.

Firdaus mengingatkan, jika kecenderungan ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya pada kelestarian alam, tetapi juga pada kualitas ruang demokrasi.

"Hari Bumi seharusnya menjadi pengingat bahwa alam adalah sumber kehidupan, bukan sekadar komoditas yang dikelola tanpa ruang dialog,” ujarnya.

Di tengah kampanye hijau yang berlangsung, pesan itu terasa semakin relevan: menjaga bumi bukan hanya soal menanam pohon, tetapi juga memastikan arah pembangunan tidak mengorbankan lingkungan dan masyarakat yang bergantung padanya.