LINGKUNGAN HIDUP

Saat Orangutan Morio Turun ke Jalan Tambang

Orangutan morio (Pongo pygmaeus morio) semakin sering terlihat di jalan tambang, kawasan industri, hingga permukiman di Kalimantan Timur. Fenomena ini muncul di tengah tekanan ekspansi pertambangan, perkebunan, dan kehutanan yang membuat habitat satwa endemik Kalimantan itu kian terfragmentasi di Lanskap Kutai.
Satu individu orangutan morio yang berada di kawasan pusat rehabilitasi di Samboja Lestari, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Foto: ANTARA
Satu individu orangutan morio yang berada di kawasan pusat rehabilitasi di Samboja Lestari, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Foto: ANTARA
apakabar.co.id, Balikpapan - Di Kalimantan Timur, pertemuan antara satwa liar dan aktivitas industri tidak lagi menjadi kejadian sporadis. Orangutan morio, spesies endemik Pulau Kalimantan, kini lebih sering terekam berada di luar hutan, termasuk di jalur hauling tambang batu bara, kawasan perkebunan, hingga area permukiman.

Data Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur mencatat sedikitnya 31 individu orangutan dievakuasi sepanjang 2024 dari berbagai lokasi konflik. Dalam dua bulan awal 2025, jumlah itu meningkat menjadi 37 individu, menandakan tekanan terhadap habitat semakin intens dalam waktu singkat.

Di balik meningkatnya kasus tersebut, struktur lanskap Kalimantan Timur menunjukkan perubahan mendasar. Conservation Action Network (CAN) mencatat sekitar 80 persen keanekaragaman hayati penting di Indonesia berada di luar kawasan konservasi formal. Untuk orangutan, sekitar 76 persen populasinya hidup di luar kawasan lindung, tersebar di hutan produksi, perkebunan, pertambangan, dan area penggunaan lain.

Indonesia memiliki sekitar 14 juta hektare habitat orangutan, namun hanya sekitar 24 persen yang berada di kawasan konservasi. Kondisi ini membuat pendekatan konservasi berbasis kawasan lindung tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab dinamika di lapangan.

Di Kalimantan Timur, tekanan paling nyata terjadi di Lanskap Kutai yang membentang dari Sungai Mahakam hingga Sungai Kelay dengan luas sekitar 4,2 juta hektare. Lanskap ini terbagi dalam delapan sub-lanskap, termasuk Lanskap Keraitan yang menjadi salah satu kantong penting populasi orangutan morio sekaligus wilayah dengan intensitas aktivitas industri tinggi.
Lanskap Keraitan mencakup sekitar 560.000 hektare dengan kombinasi penggunaan lahan yang beragam, mulai dari pertambangan batu bara, perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, hutan produksi, hingga permukiman. Di ruang yang terfragmentasi ini, orangutan masih ditemukan dalam jumlah signifikan, namun sekaligus berada dalam tekanan interaksi dengan manusia.

BKSDA Kalimantan Timur mencatat sekitar 70 persen konflik orangutan di provinsi ini terjadi di Lanskap Keraitan. Salah satu faktor utamanya adalah fragmentasi habitat, ketika kawasan hutan terpecah menjadi petak-petak kecil akibat ekspansi kegiatan manusia. Kondisi ini mendorong orangutan keluar dari area jelajah alaminya dan masuk ke ruang-ruang aktivitas industri.

CAN mencatat sekitar 76–78 persen populasi orangutan di Lanskap Keraitan hidup di luar kawasan perlindungan formal. Situasi ini membuat konektivitas habitat menjadi isu kunci, karena tanpa koridor ekologis yang memadai, ruang jelajah satwa semakin terisolasi dan risiko konflik meningkat.

Sebagai respons, Forum Konservasi Orangutan Terpadu dibentuk untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam satu kerangka pengelolaan lanskap. Forum ini melibatkan Kementerian Kehutanan, BKSDA Kalimantan Timur, UPTD KPHP Bengalon, organisasi konservasi seperti CAN dan Ecositrop, akademisi, serta perusahaan di sektor tambang, kehutanan, dan perkebunan.
Salah satu inisiatif yang tengah dibahas adalah usulan Areal Preservasi Habitat Orangutan di Lanskap Keraitan seluas sekitar 101 ribu hektare. Area ini dirancang sebagai penghubung kantong-kantong habitat dengan tutupan vegetasi sekitar 94 persen, yang dinilai masih relatif baik untuk menopang keberlanjutan populasi.

Pendekatan ini menekankan pentingnya koridor ekologis agar pertukaran genetik antar populasi tetap berlangsung dan tekanan konflik dapat ditekan. Dalam praktiknya, konsep ini juga mendorong integrasi antara perencanaan pembangunan dan konservasi dalam satu lanskap yang sama.

Ketua Forum Konservasi Orangutan Terpadu Lanskap Keraitan, Yaya Rayadin dari Universitas Mulawarman, sebelumnya menunjukkan bahwa konektivitas habitat dapat berdampak langsung pada kelangsungan populasi. Dalam salah satu studi, kawasan konservasi komunal seluas 49 hektare di tengah perkebunan sawit mampu meningkatkan jumlah orangutan dari enam menjadi sebelas individu dalam periode penelitian.

Di tingkat operasional, perusahaan-perusahaan pemegang konsesi juga dilibatkan dalam pemantauan satwa di area kerja masing-masing. Ketika orangutan muncul di wilayah operasional, koordinasi dengan BKSDA dan lembaga konservasi dilakukan, termasuk opsi translokasi jika diperlukan.

Di tengah tekanan ekspansi ekonomi berbasis sumber daya alam, Lanskap Keraitan kini menjadi salah satu ruang uji utama pendekatan konservasi berbasis lanskap di Indonesia. Menurutnya, pertanyaannya bukan lagi sekadar bagaimana melindungi satwa di dalam hutan, tetapi bagaimana memastikan mereka tetap memiliki ruang hidup di lanskap yang sudah terlanjur terisi oleh industri manusia. (antara)