OPINI
Merawat Budaya Digital, Menguatkan Literasi Publik
Oleh: Joko Rurianto*
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Internet, gawai, dan berbagai platform digital, kini tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga ruang baru untuk bekerja, belajar, berinteraksi sosial, dan mengakses layanan publik.
Pemerintah daerah (pemda) pun semakin aktif memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Di balik kemajuan tersebut, muncul tantangan penting yang sering luput dari perhatian, yaitu bagaimana membangun dan merawat budaya digital yang sehat.
Budaya digital bukan semata-mata soal kemampuan menggunakan teknologi. Lebih dari itu, budaya digital mencerminkan cara berpikir, bersikap, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan ruang digital.
Ketika budaya digital tidak dibangun dengan baik, teknologi justru dapat memperbesar persoalan, seperti penyebaran hoaks, perundungan daring, penyalahgunaan data pribadi, hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. Karena itu, transformasi digital yang berkelanjutan harus disertai upaya merawat budaya digital melalui kolaborasi berbagai pihak.
Pemda memegang peran sentral dalam arah pembangunan digital di daerah. Melalui kebijakan dan layanan publik berbasis teknologi, pemda menentukan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem digital pemerintah. Berbagai inovasi, seperti perizinan daring, aplikasi pengaduan warga, pelayanan administrasi kependudukan digital, dan kerja pemerintahan berbasis data, telah menjadi wajah baru pelayanan publik. Hanya saja, pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi tersebut belum selalu sejalan dengan tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat.
Sering kali, masalah bukan terletak pada teknologi yang kurang canggih, melainkan pada kesiapan penggunanya. Masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital merasa layanan digital rumit dan membingungkan. Di sisi lain, aparatur pemerintah juga menghadapi tantangan adaptasi dan perubahan cara kerja. Situasi ini menegaskan bahwa transformasi digital tidak dapat hanya berfokus pada pembangunan sistem, tetapi juga pada pembangunan manusia dan budayanya.
Di sinilah peran komunitas masyarakat menjadi sangat penting. Komunitas memiliki kedekatan sosial dan pemahaman konteks lokal yang membuat mereka efektif mendampingi masyarakat dalam proses adaptasi digital. Komunitas literasi digital, komunitas pemuda, komunitas UMKM, hingga pegiat pendidikan sering menjadi rumah belajar informal yang membantu warga memahami teknologi dengan cara yang lebih santai dan manusiawi. Melalui komunitas, masyarakat belajar tidak hanya cara menggunakan aplikasi, tetapi juga etika bermedia, berpikir kritis terhadap informasi, dan menjaga keamanan digital.
Pelaku IT dan industri teknologi juga tidak kalah penting. Mereka berperan menerjemahkan kebutuhan kebijakan dan masyarakat menjadi solusi teknologi yang konkret. Aplikasi, sistem data, dan platform digital yang digunakan pemda sangat ditentukan oleh kualitas perancangan pelaku IT.
Tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan benar-benar mudah digunakan oleh masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Teknologi publik yang terlalu kompleks justru akan menjauhkan masyarakat dari layanan digital itu sendiri.
Kolaborasi antara pemda, komunitas, dan pelaku IT menjadi kunci untuk membangun ekosistem digital yang sehat. Setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi. Pemda sebagai pengarah dan penjaga kepentingan publik, komunitas sebagai penggerak perubahan sosial, dan pelaku IT sebagai penyedia solusi teknologi. Kolaborasi ini bukan hanya konsep, melainkan telah dibuktikan melalui berbagai praktik nyata, baik di dalam maupun di luar negeri.
Merangkul Warga
Kota Surabaya sering dijadikan contoh penerapan digitalisasi layanan publik yang relatif berhasil. Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan berbagai aplikasi layanan, mulai dari pengaduan masyarakat, perizinan, hingga informasi layanan kesehatan dan pendidikan. Sejatinya, yang menjadi kekuatan Surabaya bukan hanya jumlah dan kecanggihan aplikasinya, melainkan pendekatannya terhadap masyarakat.
Pemkot Surabaya menyadari bahwa teknologi akan sulit diterima jika masyarakat dibiarkan belajar sendiri. Karena itu, Pemkot Surabaya melibatkan aparat wilayah, komunitas lokal, dan tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan. Penggunaan aplikasi tidak hanya diperkenalkan melalui media digital, tetapi juga melalui pertemuan langsung di lingkungan RT, RW, dan kelurahan. Masyarakat diberikan ruang bertanya, mencoba, dan memberikan masukan.
Pendekatan ini membuat warga merasa dilibatkan, bukan dipaksa. Teknologi menjadi alat bantu, bukan beban baru. Selain itu, Pemkot Surabaya juga membuka diri terhadap kritik dan saran dari masyarakat untuk menyempurnakan layanan digital yang ada. Proses ini secara perlahan membentuk kepercayaan publik dan membangun kebiasaan digital yang lebih sehat.
Pengalaman Surabaya menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemda membangun komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat. Teknologi menjadi efektif karena didukung oleh budaya digital yang tumbuh dari interaksi sosial, bukan hanya dari layar aplikasi.
Dari luar negeri, Estonia sering disebut sebagai salah satu negara dengan sistem pemerintahan digital paling maju. Hampir seluruh layanan publik di Estonia dapat diakses secara daring, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga pemilu. Hanya saja, keberhasilan Estonia tidak dibangun semata-mata melalui teknologi mutakhir.
Pemerintah Estonia sejak awal menempatkan literasi dan budaya digital sebagai fondasi utama. Masyarakat dibekali pemahaman tentang hak dan kewajiban digital, keamanan data, serta cara sistem pemerintah bekerja. Pemerintah juga menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan data, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan dilindungi.
Selain itu, Estonia membangun kolaborasi erat dengan sektor teknologi dan komunitas. Sistem digital selalu dikembangkan dengan mempertimbangkan kenyamanan pengguna. Jika ada sistem yang dirasa sulit atau tidak efektif, pemerintah melakukan evaluasi berdasarkan umpan balik masyarakat. Hubungan saling percaya inilah yang menjadi kekuatan utama transformasi digital di Estonia.
Dari Estonia, kita belajar bahwa budaya digital yang sehat tidak lahir dari paksaan, melainkan dari kepercayaan. Kepercayaan ini dibangun melalui transparansi, literasi, dan partisipasi masyarakat.
Dari Surabaya dan Estonia, terlihat dengan jelas bahwa teknologi bukanlah faktor tunggal penentu keberhasilan transformasi digital. Faktor manusia dan budaya memegang peran yang jauh lebih besar. Kolaborasi antara pemda, komunitas, dan pelaku IT menjadi kunci agar teknologi benar-benar digunakan secara produktif dan bertanggung jawab.
Memasuki tahun 2026, tantangan digital akan semakin kompleks. Perkembangan teknologi semakin cepat, arus informasi semakin deras, dan risiko digital semakin beragam. Peluangnya juga besar. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi digital terus meningkat, dan generasi muda semakin aktif berpartisipasi di ruang digital.
Pada akhirnya, merawat budaya digital adalah pekerjaan jangka panjang. Ia membutuhkan komitmen, kolaborasi, dan kesabaran. Jika pemda mampu merangkul komunitas dan bekerja bersama pelaku IT, transformasi digital tidak hanya akan menghasilkan layanan publik yang modern, tetapi juga masyarakat yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Budaya digital yang sehat inilah yang akan menjadi fondasi pembangunan daerah di era digital.
*) Profesional di bidang telekomunikasi, aktif menulis jurnal pemasaran strategis dan literasi teknologi digital dalam praktik bisnis modern
Oleh 
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY