Pemerintah Luncurkan KUR Penempatan Pekerja Migran 2026, Bunga 6 Persen dan Plafon Hingga Rp100 Juta

Menteri Mukhtarudin mengatakan program tersebut dihadirkan untuk menjawab kebutuhan pembiayaan yang kerap dihadapi calon pekerja migran sebelum keberangkatan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pinjaman nonformal dengan bunga tinggi.

"Pemerintah hadir untuk memberikan dukungan pembiayaan dengan plafon maksimal hingga Rp100 juta dan jangka waktu hingga tiga tahun. Dana ini dapat digunakan untuk menutup biaya pelatihan, sertifikasi, dokumen, hingga tiket keberangkatan," ujar Mukhtarudin.

Ia menjelaskan, KUR Penempatan 2026 menawarkan suku bunga 6 persen, lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman komersial yang dapat mencapai sekitar 12 persen.

Peluncuran program tersebut turut dihadiri Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, Sekretaris Jenderal P2MI Komjen Dwiyono Wibowo, serta perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian UMKM. Sebanyak 17 lembaga penyalur terlibat dalam program ini, di antaranya Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, sejumlah Bank Pembangunan Daerah, serta bank swasta seperti Bank Sinarmas dan Bank Artha Graha.

Mukhtarudin juga menyampaikan bahwa sejak akhir Desember 2025 kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk program tersebut dialihkan dari Kementerian UMKM ke Kementerian P2MI sebagai bagian dari penyesuaian tata kelola program perlindungan pekerja migran.

Direktur Jenderal Penempatan P2MI Ahnas mengatakan target penyaluran KUR Penempatan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp393,5 miliar. Ia menyebut pemerintah berupaya memperluas pemanfaatan program, yang pada 2025 masih didominasi oleh program magang.

"Kami berkomitmen memperluas jangkauan pembiayaan. Jika pada tahun 2025 pemanfaatan masih didominasi oleh program magang, maka pada tahun 2026 ini kami targetkan akses yang lebih luas bagi seluruh calon Pekerja Migran," kata Ahnas.

Kementerian P2MI mencatat realisasi penempatan pekerja migran pada 2025 mencapai sekitar 296 ribu orang, melampaui target awal 253 ribu orang. Berdasarkan data Bank Indonesia, remitansi pekerja migran pada 2024 tercatat sekitar Rp253 triliun dan meningkat menjadi sekitar Rp288 triliun pada 2025.

"Remitansi yang dikirim Pekerja Migran langsung menyentuh ekonomi keluarga di desa-desa, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat cadangan devisa negara. Ini adalah kontribusi nyata bagi stabilitas ekonomi nasional," ujar Mukhtarudin.

Ia juga meminta lembaga penyalur dan jajaran terkait untuk melakukan sosialisasi program hingga ke daerah agar calon pekerja migran dapat memahami akses pembiayaan yang tersedia.

"Jangan sampai program sudah diluncurkan, tetapi masyarakat di lapangan belum tahu cara mengaksesnya. Seluruh bank penyalur harus segera bergerak agar calon pekerja migran kita bisa merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini," kata Mukhtarudin.