Prabowo Genjot Konversi PLTD ke PLTS, Target Pangkas Subsidi di Tengah Lonjakan Harga Minyak

apakabar.co.id, JAKARTA - Pemerintah mempercepat konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah strategis untuk menekan beban subsidi energi di tengah tingginya harga minyak global. Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3) sore.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan lonjakan harga minyak menjadi faktor utama di balik percepatan kebijakan tersebut. Presiden meminta agar konversi PLTD ke PLTS segera dihitung dan direalisasikan.

"Karena harga minyak tinggi, Bapak Presiden mengarahkan agar pembangkit diesel segera dikonversikan menjadi tenaga surya," ujar Airlangga.

Selama ini, PLTD menjadi salah satu sumber biaya tinggi dalam sistem kelistrikan nasional karena ketergantungan pada bahan bakar minyak. Kondisi ini berkontribusi langsung terhadap besarnya subsidi listrik yang harus ditanggung pemerintah setiap tahun.

Konversi ke PLTS dinilai sebagai solusi untuk mengurangi tekanan fiskal sekaligus menekan ketergantungan pada energi fosil impor. Untuk mendukung implementasi, pemerintah menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan operasional PLTD, mulai dari aspek teknis hingga pembiayaan.

Di sisi lain, langkah ini juga menjadi bagian dari percepatan transisi energi nasional. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut penggunaan PLTD masih cukup besar di berbagai wilayah, sehingga perlu segera digantikan.

“Secara harga tinggi, secara lingkungan juga kurang baik. Kalau diganti dengan energi terbarukan seperti PLTS, tentu lebih efisien dan berkelanjutan,” kata Brian.

Presiden juga menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi untuk memastikan implementasi berjalan lebih cepat.

Bahlil menyebut pemerintah menargetkan pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt (GW), termasuk untuk mendukung elektrifikasi di sekolah dan desa-desa. Menurutnya, konversi PLTD ke PLTS tidak hanya berdampak pada penurunan emisi, tetapi juga memberikan efek langsung terhadap efisiensi anggaran negara.

“Dengan mengonversi dari diesel ke PLTS, kita bisa meningkatkan efisiensi subsidi listrik sekaligus mempercepat transisi energi,” ujar Bahlil.

Selain itu, efisiensi tersebut dinilai dapat membuka ruang fiskal baru yang bisa dimanfaatkan untuk sektor lain, serta mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri.

Kementerian ESDM juga mendorong pemanfaatan PLTS di wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada PLTD dengan biaya distribusi bahan bakar yang tinggi. Dalam jangka panjang, PLTS dinilai lebih ekonomis karena tidak memerlukan pasokan bahan bakar secara terus-menerus.

Namun demikian, percepatan konversi ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Investasi awal pembangunan PLTS relatif besar, sementara kesiapan infrastruktur di daerah, terutama di wilayah terpencil, masih terbatas.

 

Selain itu, diperlukan perencanaan matang terkait penyimpanan energi dan stabilitas pasokan listrik, mengingat karakter PLTS yang bergantung pada cuaca.

Di sisi lain, keberhasilan program ini juga akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga konsistensi kebijakan, termasuk dalam menarik investasi dan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif.

Meski demikian, jika dijalankan secara konsisten, konversi PLTD ke PLTS berpotensi menjadi langkah kunci dalam menekan beban subsidi energi sekaligus mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.