Ekonom Dorong Bansos Tunai Cepat dan Tepat Sasaran Usai Kenaikan Harga Pertamax

apakabar.co.id, JAKARTA – Kenaikan harga Pertamax lebih dari 30 persen dinilai menjadi tantangan baru bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan kelas menengah bawah. Karena itu, pemerintah didorong untuk segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai secara cepat dan tepat sasaran guna menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya biaya hidup.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menjelaskan langkah terpenting saat ini adalah memastikan masyarakat yang terdampak tidak menanggung seluruh beban akibat penyesuaian harga bahan bakar tersebut.

“Yang paling penting saat ini adalah memastikan masyarakat yang terdampak tidak menanggung seluruh beban penyesuaian tersebut,” ujar Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/6).

Menurutnya, pemerintah perlu segera menyiapkan program bantuan langsung tunai sebagai bantalan ekonomi bagi kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan pokok sehari-hari. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Fakhrul juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan. Integrasi data kependudukan, sistem perbankan, digitalisasi pembayaran, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) diyakini mampu membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih efektif.

Karena itu, kecepatan implementasi menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Bantuan sebaiknya disalurkan segera setelah kenaikan harga Pertamax mulai berlaku agar dampak terhadap konsumsi masyarakat tidak semakin dalam.

“Jika penyaluran bantuan terlambat, daya beli masyarakat bisa melemah lebih besar dan berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan,” katanya.

Di sisi lain, Fakhrul menilai keputusan pemerintah untuk menyesuaikan harga Pertamax merupakan langkah yang berat, tetapi sulit dihindari dalam kondisi fiskal saat ini.

Menurut dia, pemerintah menghadapi tekanan yang tidak ringan. Selain harus menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah juga harus menghadapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya impor energi, serta kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Karena itu, kenaikan harga Pertamax perlu dipandang sebagai bagian dari proses penyesuaian fiskal yang lebih luas. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap anggaran negara yang selama ini terbebani oleh subsidi energi.

Meski demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh pengurangan beban subsidi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah melindungi masyarakat selama masa transisi.

Fakhrul juga menyoroti pentingnya evaluasi dan reorganisasi berbagai program belanja negara agar ruang fiskal yang tercipta dari pengurangan subsidi dapat dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu program yang menurutnya perlu dievaluasi adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi diperlukan agar tujuan sosial program tetap tercapai, namun dengan desain yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ia menilai keberanian pemerintah melakukan reformasi belanja negara akan menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

“Ruang fiskal yang tercipta harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat dan perekonomian,” ujarnya.

Di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap dampak kenaikan harga BBM, Fakhrul memperkirakan adanya potensi manfaat jangka menengah dan panjang bagi perekonomian nasional.

Menurutnya, berkurangnya tekanan subsidi energi serta adanya sinyal disiplin fiskal yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Hal tersebut berpotensi memperbaiki persepsi investor terhadap kesehatan fiskal pemerintah.

Selain itu, perbaikan kondisi fiskal juga diyakini akan membantu stabilisasi nilai tukar rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi tekanan cukup besar. Ketika pasar melihat pemerintah mampu mengendalikan risiko fiskal, memperbaiki kualitas belanja negara, dan menjaga keberlanjutan APBN, maka secara perlahan, tekanan terhadap rupiah berpotensi berkurang secara bertahap.

Arus modal asing yang kembali masuk ke Indonesia juga dapat menjadi salah satu dampak positif dari meningkatnya kepercayaan investor terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.

Namun demikian, Fakhrul kembali mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan penyesuaian harga Pertamax harus diukur secara menyeluruh.

“Yang terpenting adalah memastikan beban penyesuaian tidak jatuh sepenuhnya kepada masyarakat. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa disiplin fiskal, perlindungan sosial, dan reformasi belanja negara dapat berjalan beriringan,” tegasnya.

Jika langkah tersebut berhasil dijalankan, Indonesia tidak hanya akan memiliki kondisi fiskal yang lebih sehat, namun juga stabilitas ekonomi yang lebih kuat, nilai tukar rupiah yang lebih stabil, serta fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.