NEWS

Program Bedah Rumah di NTT Diperluas, Capai 5.000 Unit pada 2026

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, rapat program bedah rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kantor PKP, Jakarta. Foto: Antara
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, rapat program bedah rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kantor PKP, Jakarta. Foto: Antara
apakabar.co.id, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menargetkan program bedah rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai minimal 5.000 unit pada 2026. Target ini meningkat tajam dibandingkan capaian 2025 yang hanya sebanyak 436 unit.

Maruarar menyampaikan bahwa pemerintah akan meningkatkan secara signifikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di NTT. Kebijakan tersebut didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTT masih termasuk yang tertinggi di Indonesia.

“Kita membicarakan program yang nyata dan konkret, berbasis data dari BPS. Untuk itu, program bedah rumah atau BSPS di NTT akan kita tingkatkan signifikan, dari 436 unit pada 2025 menjadi minimal 5.000 unit pada 2026,” ujar Maruarar di Kantor PKP, Kamis (2/4/2026).

Ia menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan jumlah rumah tidak layak huni yang masih banyak. Kebijakan ini juga merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di NTT termasuk yang tertinggi. Presiden memerintahkan agar daerah-daerah miskin dengan banyak rumah tidak layak huni menjadi prioritas,” kata Maruarar.

Menurutnya, peningkatan hingga hampir 20 kali lipat ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Harapannya, peningkatan ini juga akan menggerakkan ekonomi di NTT,” tambahnya.

Selain peningkatan jumlah unit, Kementerian PKP akan mengedepankan digitalisasi dalam pelaksanaan program. Pemerintah juga akan menerapkan mekanisme “tender rakyat” guna meningkatkan transparansi serta efisiensi anggaran.

“Digitalisasi akan kita dorong, termasuk tender rakyat agar ada perbandingan harga sehingga lebih efisien, dan hasil efisiensi itu dikembalikan kepada masyarakat,” jelasnya.

Di sisi lain, Maruarar juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun yang diinisiasi Presiden Prabowo. Program ini dinilai dapat mempercepat pembangunan sektor perumahan sekaligus mendukung pelaku usaha.

“KUR perumahan Rp130 triliun memberikan subsidi bunga yang besar bagi UMKM, kontraktor, developer, dan toko bangunan. Ini seharusnya mendorong sektor perumahan di NTT berkembang pesat,” pungkasnya.