NEWS
Kementerian PKP Bahas Penguatan Pembiayaan Perumahan dan BSPS
apajabar.co.id, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Jenderal Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur di Menara Mandiri, Jakarta, Jumat (17/4/2026). Rapat ini membahas penguatan skema pembiayaan perumahan dan percepatan alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kinerja BP Tapera menunjukkan hasil nyata dan menjadi fondasi kuat untuk memperluas skema pembiayaan perumahan yang lebih efektif, terarah, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah menyiapkan skema baru pembiayaan rumah susun pada tahun ini untuk menjawab rendahnya realisasi pembangunan rumah susun dibandingkan kebutuhan yang terus meningkat.
Di sisi lain, pembangunan rumah tapak subsidi menunjukkan capaian signifikan. Pemerintah akan memperkuat skema pembiayaan agar penyediaan hunian layak dapat dipercepat dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Tapera sangat bagus dan ini hasil kerja keras seluruh tim. Dalam lima tahun terakhir, realisasi rumah susun masih sekitar 140 unit, sementara rumah tapak subsidi tahun lalu mencapai 278 ribu unit. Kami akan mendorong terobosan pembiayaan untuk meningkatkan capaian, baik untuk rumah susun maupun rumah tapak subsidi, termasuk target yang lebih tinggi pada tahun depan,” tegas Menteri PKP.
Pembahasan juga menegaskan percepatan program BSPS atau bedah rumah sebagai prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur menyatakan bahwa alokasi BSPS tahun ini meningkat drastis.
“Tahun ini target BSPS naik delapan kali lipat menjadi 400.000 unit. Kami sedang menyempurnakan regulasi dan melakukan verifikasi teknis secara paralel di lapangan,” jelasnya.
Penerima BSPS tetap difokuskan pada masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki satu-satunya rumah tidak layak huni, memiliki alas hak yang jelas meskipun tidak harus bersertifikat, dan berada pada kelompok desil 4 ke bawah.
Menteri Perumahan
Kawasan Permukiman
Maruarar Sirait
Komisioner
Tapera Heru Pudyo Nugroho
Sekretaris Jenderal Didyk Choiroel
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan
Sri Haryati
Editor:
ANDREY MICKO
ANDREY MICKO