NEWS
Wapres Gibran Resmi Mundur, Rapat Paripurna HMP DPR RI Batal
apakabar.co.id, JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda utama membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) resmi dibatalkan pada Kamis (12/11/2026). Keputusan pembatalan agenda persidangan siang ini diambil menyusul langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah secara langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Kepastian peniadaan forum tertinggi parlemen tersebut tertuang dalam surat resmi pembatalan rapat paripurna yang dikonfirmasi oleh ANTARA di Jakarta pada Kamis (12/11/2026).
“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” demikian bunyi kutipan dalam surat pemberitahuan pembatalan rapat paripurna tersebut.
Sebelumnya, DPR RI sedianya menjadwalkan gelaran Rapat Paripurna pada Kamis siang dengan salah satu mata acara krusial berupa pembahasan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dokumen usulan HMP tersebut diketahui telah diserahkan dan diterima oleh pimpinan DPR RI sehari sebelumnya, tepatnya pada Rabu (11/11/2026).
Sedikitnya 120 anggota DPR RI membubuhkan tanda tangan pengusulan HMP lantaran menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat konstitusional sebagai wakil presiden.
Namun, arah dinamika politik di Kompleks Parlemen berubah drastis ketika Gibran mendatangi Senayan secara langsung untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI pada Kamis siang.
Merespons penyerahan surat resmi tersebut, pimpinan MPR langsung mengambil langkah cepat dengan segera menggelar rapat pimpinan untuk memprosesnya sesuai mekanisme tata negara.
Pengusul HMP Hormati Keputusan Mundur Gibran
Kabar pembatalan Rapat Paripurna DPR RI tersebut turut dikonfirmasi secara terpisah oleh Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, yang merupakan salah satu dari 120 legislator pengusul Hak Menyatakan Pendapat.
Muhammad Khozin menyatakan bahwa pihaknya menghormati pilihan serta sikap politik yang diambil oleh Gibran untuk mengundurkan diri secara sukarela dari jabatannya.
Menurut pandangan Khozin, dengan telah diserahkannya surat pengunduran diri Gibran secara resmi kepada lembaga MPR, maka dorongan proses pemakzulan melalui mekanisme usulan HMP anggota DPR RI secara otomatis kehilangan objek dan tidak lagi relevan untuk dilanjutkan ke tahap persidangan berikutnya.
Mobil Tanpa Atribut
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara mengejutkan mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), guna menemui pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.15 WIB. Namun, pertemuan dengan pimpinan lembaga tertinggi negara tersebut berlangsung sangat singkat. Tepat pukul 11.37 WIB, Gibran terpantau meninggalkan kompleks parlemen tanpa sedikit pun melontarkan keterangan resmi kepada awak media yang telah menunggu sejak pagi.
Saat keluar dari lift menuju lobi gedung, Gibran langsung berjalan cepat menuju kendaraan yang menantinya, mengabaikan cecaran pertanyaan dari sejumlah wartawan perihal maksud dan tujuan kedatangannya secara mendadak ke Senayan.
Sorotan tajam turut tertuju pada kendaraan yang ditumpanginya. Mobil tersebut terpantau tidak menggunakan atribut pelat nomor resmi kenegaraan RI 2. Baik pada saat tiba di gerbang parlemen maupun ketika meninggalkan lokasi kawasan Senayan, Gibran memilih bergeming dan tidak menyampaikan pernyataan apa pun kepada publik.
Kunjungan senyap Gibran ke pimpinan MPR ini merupakan buntut dari eskalasi politik sehari sebelumnya, di mana Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi pada Rabu (11/11/2026) secara terbuka membenarkan kabar bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Budi bahkan menyebut surat pengunduran diri tersebut diserahkan saat keduanya bertemu di Lanud Halim Perdanakusuma.
Menariknya, kunjungan Gibran beririsan langsung dengan agenda besar di gedung sebelah. Pada hari yang sama, DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama pengumuman usul penggunaan hak anggota dewan, menyusul langkah 120 Anggota DPR RI dari delapan fraksi yang secara resmi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait proses pemakzulan Gibran.
gibran resmi 
Editor:
RAIKHUL AMAR
RAIKHUL AMAR