OPINI
Waspada Suahasil: Kelas Menengah Jadi Korban Balik Arah Fiskal?
Oleh: Achmad Nur Hidayat*
Belum genap satu minggu Suahasil Nazara duduk sebagai Menteri Keuangan, kelas menengah sudah mendapatkan alasan untuk bertanya: apakah pergantian dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil sekadar pergantian orang, atau pertanda perubahan filosofi mengenai siapa yang harus menanggung beban fiskal negara?
Pertanyaan itu muncul bukan tanpa alasan. Ambil contoh pajak pedagang e-commerce. Di bawah Purbaya, pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace ditunda sampai 31 Oktober 2026. Bahkan pada 12 Agustus, Purbaya masih membuka kemungkinan memperpanjang penundaan apabila kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat belum cukup kuat.
Logikanya sederhana. Jangan menambah tekanan baru ketika mesin konsumsi masyarakat belum benar-benar pulih. Setelah kursi Menteri Keuangan berganti, nadanya berubah.
Pada 18 September 2026, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memastikan pungutan melalui marketplace direncanakan berlaku mulai 1 November 2026.
Memang harus dicatat secara adil bahwa Bimo juga mengatakan dirinya belum memperoleh arahan khusus dari Suahasil mengenai kebijakan tersebut. Jadi, belum tepat mengatakan Suahasil secara pribadi memerintahkan percepatan pajak e-commerce.
Akan tetapi, faktanya satu hal berubah: kemungkinan penundaan kembali yang sebelumnya secara terbuka disediakan Purbaya kini tidak lagi menjadi pesan utama pemerintah. Perubahan sinyal sekecil ini penting karena pedagang marketplace bukanlah kumpulan konglomerat digital.
Di belakang akun-akun Shopee, Tokopedia, Lazada atau Blibli terdapat jutaan pedagang kecil, pekerja sampingan, ibu rumah tangga, pegawai yang mencari tambahan penghasilan, serta UMKM yang sedang mencoba naik kelas.
Pemerintah memang beralasan pungutan marketplace bukanlah jenis pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan. Secara legal itu benar. Secara ekonomi rumah tangga, persoalannya berbeda.
Ketika pajak dipotong langsung melalui platform, arus kas pelaku usaha menjadi lebih cepat tertekan. Lihat juga biaya mobilitas. Sepanjang 2026 sejumlah ruas jalan tol masuk siklus penyesuaian tarif.
Anggota BPJT Sony Sulaksono Wibowo bahkan menyebut terdapat sekitar delapan hingga sepuluh ruas yang dijadwalkan menjalani evaluasi penyesuaian tarif sepanjang tahun ini.
Secara regulasi, penyesuaian tarif tol memang dievaluasi setiap dua tahun dengan mempertimbangkan inflasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
Ini bukan kebijakan Menteri Keuangan dan tidak adil apabila dibebankan kepada Suahasil. Akan tetapi, dari perspektif sebuah rumah tangga kelas menengah, kementerian mana yang menaikkan biaya bukan persoalan utama.
Yang mereka rasakan hanyalah total pengeluaran bulanan. Tol naik, biaya transportasi bertambah. Harga energi bergerak, biaya hidup bertambah. Subsidi semakin ditargetkan, ruang perlindungan berkurang.
Pedagang daring mulai dipotong pajak melalui platform. Pada saat bersamaan pemerintah mengejar penerimaan pajak semakin agresif. Inilah konteks yang seharusnya dilihat Suahasil. Masalah kelas menengah bukan satu kebijakan besar yang tiba-tiba membuat mereka miskin.
Persoalannya adalah seratus kebijakan kecil yang masing-masing dianggap pemerintah tidak terlalu berat, tetapi ketika ditumpuk dalam satu neraca rumah tangga menjadi beban besar.
Dari Tunggu Daya Beli ke Jaga Kredibilitas
Perbedaan paling menarik antara Purbaya dan Suahasil mungkin bukan terletak pada instrumen kebijakannya, tetapi pada titik berangkatnya.
Purbaya berkali-kali menempatkan pertumbuhan dan daya beli sebagai alasan untuk menahan pungutan baru. Dalam pembahasan RAPBN 2027, ia menegaskan pemerintah ingin memperbesar basis pajak dan kepatuhan tanpa menaikkan tarif pajak.
Bahkan ketika berbicara mengenai pembenahan Pajak dan Bea Cukai, Purbaya mengatakan peningkatan penerimaan harus datang dari perbaikan institusi dan tax collection, bukan menaikkan tarif.
Suahasil datang dengan bahasa yang berbeda. Sejak hari pertama ia menekankan kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, kesinambungan kebijakan fiskal, serta disiplin agar defisit tetap berada di bawah batas 3 persen PDB.
Ia juga menegaskan kebijakan Kementerian Keuangan tidak akan berubah secara mendadak dan pekerjaan kementerian akan dilanjutkan. Tidak ada yang salah dengan kredibilitas fiskal.
Bahkan kredibilitas merupakan syarat penting agar biaya utang negara tidak melonjak dan kepercayaan investor terjaga. Akan tetapi, terdapat pertanyaan distribusional yang tidak boleh hilang di balik kata kredibilitas. Kredibel bagi siapa?
Pasar obligasi membutuhkan APBN yang sehat. Investor membutuhkan kepastian. Lembaga pemeringkat membutuhkan disiplin fiskal. Akan tetapi, rumah tangga juga membutuhkan kepastian bahwa negara tidak setiap kali memperbaiki neracanya dengan mengurangi disposable income masyarakat.
BPS mencatat kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah mewakili 66,35 persen penduduk Indonesia dan menyumbang sekitar 81,49 persen konsumsi masyarakat. Bahkan kelompok menuju kelas menengah saja pada September 2024 mencapai 138,31 juta jiwa, sementara kelas menengah sekitar 48,41 juta jiwa.
Ini artinya, menekan kelas menengah sama dengan menekan salah satu mesin terbesar konsumsi nasional. Ekonomi Indonesia memang tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026 dan 5,45 persen sepanjang semester pertama.
Akan tetapi, data BPS juga menunjukkan pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran justru berasal dari konsumsi pemerintah, bukan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi makro dengan demikian tidak boleh otomatis diterjemahkan sebagai kemampuan membayar rumah tangga yang semakin kuat.
Apakah Pergantian Ini Kemenangan Birokrasi?
Ada persoalan lain yang jauh lebih sensitif daripada pajak marketplace.
Pergantian Purbaya terjadi hanya beberapa hari setelah ia melakukan perombakan besar-besaran di Kementerian Keuangan, terutama pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Purbaya sendiri setelah dicopot mengakui bahwa perombakan tersebut sebagian berkaitan dengan pemberhentiannya.
Reuters, dengan mengutip sejumlah sumber, juga melaporkan adanya konflik antara Purbaya dengan pejabat tinggi di Pajak dan Bea Cukai mengenai rotasi tersebut. Laporan itu menyebut keberatan atas perombakan internal menjadi salah satu bagian dari konflik yang mendahului pencopotan Purbaya.
Pemerintah sendiri tidak mengumumkan alasan resmi yang spesifik mengenai pergantian Menteri Keuangan tersebut. Dari sinilah muncul persepsi publik bahwa penggantian Purbaya bisa dibaca sebagai kemenangan birokrasi lama terhadap upaya bersih-bersih.
Persepsi itu tidak sepenuhnya muncul dari ruang kosong. Jauh sebelum pencopotannya, Purbaya memang berulang kali menggunakan pendekatan pembenahan keras terhadap Pajak dan Bea Cukai. Ia mengatakan penerimaan negara harus diperbaiki melalui pemberantasan kebocoran, perbaikan administrasi, dan pembenahan aparatur.
Pada awal September bahkan muncul laporan bahwa Purbaya telah membuat pemeringkatan pegawai pajak yang diduga melakukan penyimpangan dan merumahkan sebagian pegawai sebagai bagian dari pembenahan internal. Akan tetapi, di sinilah persoalan menjadi lebih rumit.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto justru menyatakan terdapat sejumlah nama-nama ajaibdalam rotasi terakhir Purbaya yang tidak mengikuti assessment dan talent management. Bimo bersama Dirjen Bea Cukai kemudian meminta sebagian perombakan tersebut ditunda atau dibatalkan.
Suahasil mengatakan persoalan itu sedang dibahas dan menyatakan komitmen terhadap talent management serta reformasi birokrasi. Oleh karena itu, terlalu sederhana bila publik langsung menyimpulkan bahwa Purbaya adalah pihak yang sedang membersihkan birokrasi sementara Suahasil mewakili birokrasi yang menolak dibersihkan.
Akan tetapi, terlalu sederhana pula apabila seluruh polemik tersebut dianggap sekadar persoalan prosedur mutasi. Pertanyaan publik justru harus lebih tajam. Siapa pejabat yang hendak dipindahkan Purbaya? Mengapa mereka dipindahkan? Siapa nama ajaibyang disebut tidak melalui talent management?
Apakah evaluasi Suahasil terhadap rotasi tersebut benar-benar untuk mempertahankan merit system, atau justru mengembalikan pejabat yang sebelumnya hendak digeser? Semua itu seharusnya dibuka.
Jika Kementerian Keuangan sungguh ingin menjaga kredibilitas, maka kredibilitas tidak cukup ditunjukkan melalui angka defisit. Kredibilitas juga harus terlihat dari transparansi ketika terjadi konflik kepentingan di dalam birokrasi yang mengelola ribuan triliun rupiah uang publik.
Jangan Ambil dari Mereka yang Paling Mudah Terlihat
Di sinilah kekhawatiran saya terhadap arah baru Kementerian Keuangan berada. Birokrasi perpajakan mempunyai dua pilihan ketika target penerimaan meningkat.
Pilihan pertama adalah mengejar wilayah yang sulit: kebocoran perpajakan, penghindaran pajak korporasi, transfer pricing, transaksi pemilik kekayaan besar, beneficial ownership, under-invoicing impor, dan korupsi di tubuh otoritas pajak serta bea cukai.
Pilihan kedua jauh lebih mudah: memperluas sistem pemotongan otomatis terhadap masyarakat yang transaksinya sudah sepenuhnya digital.
Pedagang marketplace sangat mudah ditemukan. Pegawai formal sangat mudah ditemukan. Pemilik kendaraan sangat mudah ditemukan. Pemilik rumah sangat mudah ditemukan. Pemilik rekening bank sangat mudah ditemukan.
Kelas menengah adalah kelompok yang paling transparan di hadapan negara. Mereka bukan kelompok paling kaya, tetapi mereka kelompok yang paling mudah dipajaki. Di sinilah perbedaan filosofi kebijakan menjadi sangat penting.
Purbaya setidaknya meninggalkan satu prinsip yang perlu dipertahankan: jangan menambah beban ketika daya beli belum kuat. Pemerintah harus terlebih dahulu memperbesar ekonomi dan membereskan kebocoran penerimaan.
Suahasil memang baru menjabat beberapa hari. Bahkan ada kebijakannya yang jelas menguntungkan wajib pajak. Pada 18 September ia menegaskan pemerintah akan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan setelah sebelumnya proses restitusi mengalami pengetatan pemeriksaan.
Jadi terlalu dini untuk memberikan vonis mengenai seluruh arah kebijakannya. Justru beberapa bulan ke depan akan menjadi ujian. Apakah reformasi pajak di bawah Suahasil akan berarti mengejar uang yang selama ini bocor, atau semakin mengotomatisasi pungutan terhadap mereka yang selama ini sudah patuh?
Apakah pembenahan Pajak dan Bea Cukai yang dimulai Purbaya akan diteruskan, diperbaiki atau dihentikan? Apakah kebijakan subsidi akan menggunakan ukuran kemampuan ekonomi yang benar-benar mencerminkan ketahanan rumah tangga, atau sekadar membelah rakyat berdasarkan desil?
Dan ketika pemerintah menghadapi tekanan fiskal, apakah yang pertama dipikirkan adalah mencari sumber pendapatan baru atau terlebih dahulu memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar produktif?
Suahasil mengatakan efisiensi bukan sekadar memangkas belanja, melainkan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya dari anggaran yang tersedia. Saya sepakat dengan premis tersebut. Akan tetapi, prinsip yang sama harus diterapkan pada sisi penerimaan.
Reformasi perpajakan bukan sekadar bagaimana mengambil penerimaan sebesar-besarnya. Reformasi perpajakan adalah bagaimana negara memperoleh penerimaan dengan beban yang paling adil.
Kelas menengah Indonesia sudah terlalu lama berada dalam posisi paradoks. Ketika berbicara subsidi, mereka dianggap cukup mampu sehingga bantuan harus dikurangi.
Ketika berbicara pajak, mereka dianggap cukup potensial sehingga pungutan dapat diperluas. Mereka terlalu kaya untuk dibantu, tetapi tidak pernah terlalu miskin untuk dipajaki.
Jika pola inilah yang diteruskan, persoalan kita bukan lagi apakah Suahasil lebih keras daripada Purbaya. Persoalannya jauh lebih serius: negara sedang membangun sistem fiskal yang semakin mudah mengambil dari kelompok yang paling mudah dijangkau, bukan dari kelompok yang paling mampu membayar.
Dan apabila itu terjadi, kredibilitas APBN mungkin dapat dipertahankan di atas kertas, tetapi daya tahan kelas menengah akan semakin terkikis di dunia nyata.
*) Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
Oleh
Achmad Nur Hidayat
Belum
Suahasil Nazara
Menteri Keuangan
Purbaya Yudhi Sadewa
Suahasil
Pertanyaan
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY