NEWS
Komnas Minta Komunikasi Publik Pejabat Berperspektif Gender
apakabar.co.id, JAKARTA - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong agar seluruh pejabat publik menggunakan perspektif gender yang adil dan setara dalam kebijakan maupun komunikasi publik.
Hal tersebut merespons Menteri Pertanian kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang meminta agar Koordinator Wilayah BGN Surabaya diganti dengan laki-laki karena alasan pekerjaan yang dianggap berat, serta menyarankan perempuan tersebut dipindahkan ke bagian yang "agak manja".
"Serta memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin dan berkontribusi di berbagai bidang tanpa dibatasi oleh stereotip gender," kata Anggota Komnas Perempuan Daden Sukendar di Jakarta, Rabu (12/8).
Menurut dia, dalam konteks pejabat publik pernyataan tersebut berpotensi menormalisasi pandangan bahwa kapasitas dan kelayakan seseorang dalam pekerjaan dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, bukan kompetensi dan kinerja.
Pihaknya juga melihat adanya persoalan gendering of leadership, yaitu konstruksi kepemimpinan yang masih dilekatkan pada karakter maskulin, seperti kuat, tegas, tahan tekanan, dan mampu menghadapi pekerjaan berat.
"Konstruksi ini dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam menduduki dan menjalankan posisi kepemimpinan," kata Daden Sukendar.
Dikatakannya, perempuan yang berada dalam posisi strategis semestinya dinilai berdasarkan kompetensi, integritas, kinerja, dan kemampuan menjalankan mandatnya, bukan berdasarkan asumsi mengenai apakah pekerjaan tersebut "terlalu berat" bagi perempuan.
"Jika terdapat persoalan kinerja, evaluasi seharusnya dilakukan berdasarkan indikator dan bukti yang objektif, bukan berdasarkan jenis kelamin," tuturnya.
Komisi Nasional Anti Kekerasan
Perempuan
Komnas Perempuan
Hal
Menteri Pertanian
Kepala Badan Gizi Nasional
Koordinator Wilayah
Surabaya
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY