NEWS
IKN dan Kertajati Cermin Krisis Budaya Perencanaan
apakabar.co.id, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB) Harun Al Rasyid Lubis menilai Indonesia tengah mengalami krisis budaya perencanaan yang mengakibatkan sejumlah proyek strategis termasuk IKN dan Bandara Kertajati kehilangan arah.
Hal tersebut terlihat dari target ambisius pemerintah yang mengalami kontradiksi seperti Net Zero Emission (NZE) 2060 hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan realitas teknis di lapangan yang seringkali terfragmentasi.
"Perencanaan ada, sudah banyak. Jakarta mau 60 persen angkutan umum, mungkin (nanti) Jawa Barat. Itu kan semuanya rencana," katanya di Bandung seperti dilansir Antara, Jumat (18/4).
https://apakabar.co.id/news/isi-lengkap-surat-andrie-yunus-ke-prabowo-tak-ada-keadilan-di-peradilan-militer/
Menurut dia, pembangunan IKN muncul secara tiba-tiba dalam undang-undang tanpa didahului landasan perencanaan perkotaan yang matang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Kita bicara kota tapi kita tidak punya undang-undang perkotaan. Mestinya kita punya undang-undang kota, IKN itu sebagai salah satu strategi perencanaan kota," ucapnya.
Selain IKN, Harun mengambil contoh kegagalan operasional Bandara Kertajati di Jawa Barat. Menurutnya, persoalan di bandara tersebut berakar dari studi kelayakan (feasibility study) yang tidak matang.
"Sehingga terjadi ketidaksesuaian (mismatch) antara prasarana yang dibangun dengan kebutuhan pasar," katanya.
Kelemahan fundamental lainnya, lanjut Harun, adalah ketiadaan lembaga pengawas atau "wasit" yang kuat untuk menjembatani berbagai ego sektoral antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Hal ini akhirnya menyebabkan banyak rencana induk berakhir menjadi tumpukan dokumen tanpa realisasi. Harun pun mendesak adanya pemisahan tegas antara fungsi regulator dan operator dalam setiap proyek infrastruktur guna menjamin akuntabilitas.
"Satu yang mengatur, melihat future, rencana. Satu lagi yang mengoperasi. Jangan digabung," pungkasnya.
Editor:
BETHRIQ KINDY ARRAZY
BETHRIQ KINDY ARRAZY